Manfaat Pajak untuk Pendidikan di Daerah Tertinggal

 

Beberapa tahun yang lalu, beredar buku fenomenal yang bertutur tentang pendidikan di daerah tertinggal. Buku yang diambil dari kisah nyata ini, menceritakan tentang kegigihan seorang Ibu Guru beserta sepuluh orang anak didiknya di salah satu pulau Sumatra. Kisahnya telah menginspirasi banyak orang tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan. Pada akhir cerita, dikisahkan kalau salah seorang dari anak-anak itu berhasil meraih beasiswa dari universitas terkemuka di luar negeri.

Kisah ini memaparkan tentang perjuangan anak-anak di daerah tertinggal, agar memperoleh pendidikan yang setara dengan teman-temannya di kota. Perjuangan mereka tidak mudah, apalagi sarana dan prasarana serba terbatas. Sampai hari ini, kesenjangan pendidikan antara daerah terpencil dan perkotaan masih menjadi pekerjaan rumah bagi negeri ini. 

Menurut data yang dilansir dari  BPS, pada tahun 2021 terdapat 15.246 daerah tertinggal yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Adapun kriteria daerah tertinggal menurut Perpres no. 12 Tahun 2015, yaitu dinilai berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. 

 

Pendidikan merupakan salah satu solusi, agar generasi muda dari daerah tertinggal mampu memutuskan lingkaran kemiskinan. Dengan mengenyam pendidikan yang lebih baik, mereka memiliki pengetahuan dan keahlian untuk memperoleh pekerjaan yang lebih mumpuni. Mereka pun mampu hidup layak daripada generasi sebelumnya. 

Namun, keterbatasan sarana dan prasarana di daerah tertinggal, dapat memupuskan impian mereka untuk mengenyam masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, perlu uluran tangan untuk membantu anak-anak teladan dan berpotensi yang mau meraih cita-citanya. 

Tahun 2024, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 20% dari APBN, atau sebesar Rp 660,8 triliun untuk pendidikan. Dana yang sebagian berasal dari pajak masyarakat, diharapkan dapat disebarkan secara merata untuk anak seluruh negeri, termasuk yang menetap di daerah tertinggal. Dari rakyat dan untuk rakyat, demikian pemerataan bagi semua warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. 

Meskipun pada kenyataannya, hingga hari ini masih ada anak yang berasal dari daerah tertinggal putus sekolah. Secara keseluruhan, angka putus sekolah di negeri ini masih tinggi. Dilansir dari goodstats.id, jumlah siswa SD putus sekolah pada tahun ajaran 2022/2023, sekitar 40.623 orang. 

Untuk tingkat SMP, angka tersebut mencapai 13.716 orang, tingkat SMA 10.091 orang, kemudian untuk SMK tercatat 12.404 orang. Faktor utama masalah ini adalah ekonomi. Jika anak kota saja bisa putus sekolah, bagaimana pula dengan mereka yang berasal dari daerah tertinggal? 

Pemerataan pendidikan daerah tertinggal, bukan hanya dengan menggelontor dana untuk lokasi tersebut. Bagi masyarakat daerah tertinggal, ada tantangan bagi pengadaan pendidikan berkualitas, seperti,

Infrastruktur 

Daerah tertinggal membutuhkan sarana yang layak untuk mendukung pendidikan berkualitas yang berkelanjutan, seperti akses jalan umum, jembatan, transportasi, hingga listrik untuk pemukiman. 

Bangunan Sekolah 

Sekolah tanpa bangunan yang layak akan mengganggu kenyamanan belajar dan mengajar anak. Pada tahun ajaran 2021/2022, BPS mencatat sekitar 60,60% ruang kelas SD perlu perbaikan. Sedangkan untuk tingkat SMP,  tercatat 53,30% mengalami kerusakan. Angka ini menyebar ke seluruh Indonesia. 

Fasilitas untuk Pengajar

Tantangan mengajar di daerah tertinggal menyebabkan banyak sekolah kekurangan tenaga pengajar. Banyak kabar tentang sekolah yang tidak memiliki guru. Kalau dibilang salah, enggak sepenuhnya benar. Para guru pun membutuhkan fasilitas tempat tinggal, honor, transportasi, serta jaminan kesejahteraan, agar mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. 

Beasiswa

Menyediakan beasiswa merupakan salah satu solusi untuk pemerataan pendidikan, bagi anak kurang mampu di daerah tertinggal. Pemerintah telah menyediakan beragam beasiswa untuk mereka.

Salah satu departemen yang sudah menyediakan beasiswa adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Saat ini, Kemenkes telah menyediakan ribuan beasiswa bagi anak berprestasi yang ingin menjadi tenaga kesehatan. Program ini mengutamakan siswa-siswi yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta daerah dalam pantauan Kemenkes. 

Adapun profesi-profesi kesehatan yang masuk dalam program beasiswa,  seperti dokter, dokter gigi,  perawat,  bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Selain pemerataan pendidikan, program ini ditujukan agar jumlah tenaga kesehatan semakin banyak dan merata di nusantara.

Jadi, bagaimana cara agar pendidikan semakin merata pada masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal? Walaupun tidak bisa langsung mengunjungi mereka, tapi ada upaya bersama dari warga negara agar masa depan generasi penerus bangsa ini semakin cerah.

Melalui pajak yang rutin dibayar setiap tahun, masyarakat sudah ikut memfasilitasi anak-anak yang bermukim di daerah tertinggal, untuk mendapatkan pendidikan layak. Anak-anak teladan dan berpotensi bisa memperoleh pendidikan sesuai dengan kapasitas mereka. 

Pendidikan layak bukan hanya mencakup sarana dan prasarana sekolah, tapi infrastruktur yang mendukung transportasi, jalan, jembatan penyeberangan yang aman untuk anak dan pendidik. Dengan fasilitas mendukung, berita tentang banjir yang menghalangi anak ke sekolah, atau tenaga pengajar yang tidak pernah muncul lagi, suatu saat nanti sudah menjadi berita yang jarang beredar. 

Pembayaran pajak dari masyarakat bukan tanpa hambatan, mengingat transparansi dan efektivitas dana yang dikucurkan untuk pembangunan. Apakah dana yang disalurkan sudah tepat  sasaran pada masyarakat yang membutuhkan? Hingga hari ini, masih ada daerah tertinggal di Indonesia dengan kualitas pendidikan di bawah rata-rata. Mereka tetap memerlukan pembangunan yang berkesinambungan agar pemerataan kualitas pendidikan segera terwujud. 

Mengabaikan pembayaran pajak bukan solusi dari ketimpangan sosial di masyarakat. Jika ada infrastruktur yang belum mendapatkan prioritas dari pemerintah, warga boleh melaporkan melalui perangkat desa atau kelurahan. Walaupun soal pelaksanaannya, tentu melalui pertimbangan pemerintah setempat. 

Referensi :

• Ini Daerah Tertinggal Menurut Perpres. Kemendesa.go.id, Senin 11 Mei 2020.

• Kemenkes RI Sediakan Ribuan Beasiswa Pendidikan Kesehatan untuk Pelajar dari Daerah Terpencil. Liputan6.com. Penulis : Ade Hadihudin Al Ansori, 07 Februari 2024.

• Anggaran Pendidikan 2024 Tembus Rp 660,8 T. Untuk Apa Saja?Cnbcindonesia.com. Disiarkan 12 Oktober 2023.

• Potret Suram Pendidikan RI, 60 % sekolah SD rusak! Cnbcindonesia.com. Penulis Aulia Mutiara Hatia Putri. Disiarkan 02 Mei 2023.

• Anggaran Pendidikan Tinggi, Namun Angka Putus Sekolah Justru Meningkat. Goodstats.id. Disiarkan 24 Juni 2023.

• Illustrasi diedit oleh Canva.